SEMARANG, 1detik.asia — Kepala Perwakilan Wilayah Jawa Tengah media 1detik.asia, Dony Wahyudi, membantah tegas tudingan yang menyebut dirinya sebagai aktor di balik mencuatnya pemberitaan mengenai program perjalanan ibadah Pemerintah Kota Semarang.

Bantahan tersebut disampaikan Dony menyusul ramainya pembahasan di grup WhatsApp salah satu lembaga yang menyebut adanya pihak tertentu yang sengaja membuat kegaduhan. Polemik itu muncul setelah dua media online memberitakan pertanyaan warga Kota Semarang mengenai keterbukaan informasi publik terkait nama-nama peserta yang akan diberangkatkan melalui program perjalanan ibadah Pemkot Semarang.

“Saya tegaskan, saya tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemberitaan yang dimuat oleh dua media online tersebut. Tuduhan bahwa saya sebagai aktor di baliknya adalah tidak benar dan menyesatkan,” tegas Dony di Semarang, Rabu (26/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dony, munculnya pertanyaan masyarakat mengenai daftar peserta program bukanlah sesuatu yang patut dipersoalkan. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk meminta informasi mengenai penyelenggaraan program pemerintah, sepanjang informasi tersebut memang dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dony merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

“Program perjalanan ibadah Pemkot Semarang ini merupakan program positif dan tentu harus kita dukung. Namun ketika warga bertanya siapa saja pesertanya, itu juga sah-sah saja. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana program pemerintah dijalankan, termasuk kriteria dan mekanisme penentuan penerimanya,” jelasnya.

Ia menilai, keterbukaan justru dapat menjadi cara terbaik untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Dony juga memberikan masukan konstruktif kepada para penulis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi mengenai program tersebut. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada publik sebaiknya dibuat secara lengkap dan transparan sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.

“Kalau memang bertujuan membantu Pemkot sebagai corong informasi, alangkah baiknya informasi diberikan sedetail mungkin. Misalnya, peserta yang layak mendapatkan program ini kriterianya seperti apa, batas atau tingkatan sosial masyarakatnya bagaimana, serta syarat utama yang harus dipenuhi seperti apa. Dengan begitu masyarakat bisa memahami bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan bukan terletak pada adanya pertanyaan dari masyarakat, melainkan bagaimana pemerintah maupun pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan proporsional.

“Jangan sampai pertanyaan warga justru dianggap sebagai upaya membuat gaduh. Kritik dan pertanyaan publik merupakan bagian dari kontrol sosial. Yang terpenting adalah semua pihak tetap mengedepankan data dan fakta,” imbuhnya.

Dony berharap program perjalanan ibadah yang digagas Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik dan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan penggiringan opini maupun melontarkan tudingan yang tidak didukung bukti.

“Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru menjadi polemik karena informasi yang tidak lengkap atau tuduhan terhadap pihak tertentu. Mari kita kawal bersama agar program ini transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Dony.

(*) Red

Editor : Redaksi